Bisnis Agregator Disiapkan Dampingi UMKM

Padang | Jurnal Asia
Kementerian Perdagangan mengemukakan pemerintah sedang menyiapkan bisnis agregator terdiri atas lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergabung menjadi satu untuk mendampingi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Lima BUMN tersebut yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sarinah, PT Mega Eltrans, PT Bhanda Gara Reksa dan PT Pos,” kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Per­dagangan Tjahya Widayanti di Padang, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu pada acara diseminasi hasil-hasil pengkajian dan pengem­­bangan perdagangan dengan tema pemanfaatan “Per­jan­jian Perdagangan Dalam Pe­ning­­katan Ekpor Indonesia”, di­seleng­garakan oKementerian Per­dagangan dan Dinas Per­indus­trian dan Perdagangan Sumbar.

Menurutnya konsepnya masih digodok yang nantinya setelah resmi beroperasi akan berfungsi sebagai jasa perantara yang membantu pendampingan UMKM agar bisa melakukan ekspor. Ia melihat saat ini persoalan yang dihadapi UMKM masih seputar modal namun se­benar­nya sudah diatasi dengan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah seperti program kredit usaha rakyat.

“Jadi yang lebih penting saat ini adalah bagaimana pelaku UMKM melek teknologi informasi sehingga tahu kondisi dan ke­inginan pasar,” katanya. Terkait dengan kondisi pasar ia melihat sebenarnya terbuka tapi masih kecil sehingga sulit bersaing kalau jalan sendiri. Oleh sebab itu peran bisnis agregator diharapkan dapat memecahkan persoalan ini yaitu memperbesar pasar dan me­ningkatkan produksi, lanjut dia.

Sementara Konsultan ASEAN Economic Comunity Center Ke­menterian Perdagangan Kris Sandhi Soekartawi mengatakan menghadapi Masyarakat Eko­nomi ASEAN, UMKM harus men­ing­katkan daya saing dengan menjadikan usaha yang dikelola sebagai bagian dari rantai nilai pasar global.

“Petakan usaha yang dikelola bangun jaringan dari hulu hing­ga hilir,” ujarnya. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indo­nesia (Kadin) Sum­bar, Asnawi Bahar menilai belum ada produk ung­gulan daerah itu yang memiliki daya saing guna meng­­hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Dalam memasuki MEA per­­lu adanya produk-produk yang memang memiliki daya saing dengan kualitas standar internasional, namun hingga saat ini produk seperti itu belum ada di Sumbar,” tambahnya. Ia menjelaskan produk yang dimiliki Sumbar hanya dapat bertahan di daerah sendiri seperti rendang atau sanjai dan belum memiliki kemampuan bersaing di pasar internasional. (ant)