Jakarta | Jurnal Asia
Nelayan yang menggunakan kapal berkapasitas 10 gross tonnage (gt), kini sudah bebas melewati batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia. Hal ini pasca terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
“Ya tadi kita bicarakan jadi kita akan ada pemilihan kalau nelayan 10 gt sudah ada MoU-nya, sudah traditional fishing, sudah oke,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantornya, Jakarta, Jumat (29/4).
Susi menyebutkan, kerjasama tersebut hanya berlaku terhadap nelayan yang kapalnya berkapasitas 10 gt saja, kapal-kapal yang kapasitasnya di atas itu sudah termasuk kategori non-traditional fishing right. “Ya tetap tidak bisa, jadi di wilayah yang sudah kita setujui,” tambahnya.
Susi melanjutkan, ada beberapa rincian lokasi perbatasan perairan Indonesia dengan Malaysia yang bisa diakses bebas oleh nelayan dengan kapal 10 gt. Sehingga, jika tertangkap maka nelayan baik dari Indonesia dan Malaysia akan dibebaskan. “Tapi kalau di luar wilayah yang disetujui ya itu tetap IUU Fishing,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pertemuannya dengan Menteri Pertanian dan Perikanan Malaysia Ahmad Shabery Cheek membicarakan mengenai hubungan bilateral kedua belah pihak dan juga illegal fishing.
Susi menegaskan, sebagai negara yang memiliki zona kelautan, selalu mendapatkan masalah yang sama yaitu pencurian ikan. Terlebih, kedua negara memiliki letak geografis yang saling berdekatan. “Mereka banyak ikannya juga dicuri, persoalannya semua sama,” kata Susi lagi.
Susi menjelaskan, banyaknya kejadian illegal fishing seperti pencurian ikan lantaran lautan Indonesia dan Malaysia yang berdekatan dengan perbatasan negara-negara di Asia.
“Dia juga banyak kehilangan banyak di sisi laut sebelah sini yang berbatasan dengan China, dengan Thailand juga, kan mereka juga banyak hilang potensi perikanannya tercuri,” katanya.
Ajak Investasi
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan informasi terkait kemudahan berusaha di hadapan 170 pengusaha Malaysia dalam acara Indonesia-Malaysia Investment Forum di Kuala Lumpur, Jumat.
Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (29/4), acara tersebut juga dihadiri Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno serta pejabat Malaysia seperti Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Dato’ Mustapa Mohamed.
“BKPM sendiri telah merubah paradigma dari rezim perizinan menjadi rezim pelayanan,” kata Franky yang menyampaikan paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk paket yang terakhir terkait kemudahan berusaha.
Menurut Franky, Malaysia merupakan salah satu negara mitra investasi utama bagi Indonesia. Tahun lalu, Malaysia tercatat sebagai peringkat kedua teratas sebagai asal negara investasi atau dalam enam tahun terakhir periode 2010-2015 tercatat di peringkat kelima dengan nilai investasi 7,2 miliar dolar AS.
“Kami juga mencatat komitmen investasi sebesar 15,7 miliar dolar AS yang telah didaftarkan dalam enam tahun terakhir. Secara rata-rata realisasi investasi Malaysia di Indonesia naik 55 persen per tahun antara 2010-2015 dan kenaikan 75 persen per tahun dari sisi komitmen investasi,” jelasnya.
Secara lebih rinci, Franky juga menyampaikan tiga reformasi penyederhanaan perizinan yang telah dilakukan. Pertama, terkait “one stop services”, layanan investasi tiga jam yang memberikan delapan produk perizinan dan ditambah surat “booking” tanah, serta kemudahan investasi langsung konstruksi.
Selain forum bisnis tersebut, dalam kunjungan kerja itu, Franky juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan secara khusus dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia, CEO Matrade, CEO MIDA dan Utusan Khusus Menteri yang dilanjutkan dengan pertemuan dengan beberapa perusahaan Malaysia yang berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Sektor-sektor perusahaan tersebut adalah di bidang pertanian serta beberapa perusahaan perbankan untuk menjajaki peluang kerja sama. Malaysia merupakan salah satu negara prioritas pemasaran investasi Indonesia.
Dari data BKPM periode triwulan pertama tahun 2016, realisasi investasi dari Malaysia berada di peringkat ke sembilan asal negara investasi. Realisasi investasi yang masuk dari Malaysia tercatat 101 juta dolar AS dengan 207 proyek dan menyerap tenaga kerja 10.467 orang. (ant/oz)