Medan | Jurnal Asia
Masa kebangkitan Partai Persatuan Pembangunan dinilai telah tiba pascakeluarnya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM atas kepengurusan hasil Muktamar VIII di Jakarta. “Kini saatnya PPP untuk bekerja,” kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fadly Nurzal di Medan, Kamis (28/4).
Menurut Fadly, SK Kementerian Hukum dan HAM tersebut telah diterima yang dilanjutkan dengan silaturahim dan perkenalan pengurus pada Kamis sore. Dalam perkenalan pengurus yang dihadiri Presiden RI ke-3 BJ Habibie tersenut, banyak tokoh nasional yang bergabung dalam PPP.
Ia mencontohkan mantan Ketua KPK Tuufikurrahman Ruki yang menjadi Ketua Mahkamah Partai, salah seorang CEO terbaik di Indonesia Tommy Soetomo yang menjadi Bendahara Umum, serta sejumlah ulama, termasuk KH Maimun Zubeir sebagai Ketua Majelis Syariah PPP.
Lain lagi dengan sejumlah mantan jenderal, dan beberapa wartawan senior, diantaranya mantan Direktur Perum LKBN Antara Akhmad Khusaini yang bergabung ke PPP. Keluarnya SK Kementerian Hukum dan HAM atas kepengurusan PPP tersebut merupakan langkah awal dari respon publik terhadap upaya bangkitnya PPP untuk membenahi keadaan. “Itu juga momentum untuk bisa meyakinkan umat bahwa partai ini telah siap berbuat dan melayani,” katanya.
Ia mengatakan, momentum kebangkitan PPP untuk menjalankan amanah umat tersebut tidak lepas karena parpol berlambang Ka’bah itu bisa bersatu setelah konflik sekian lama. Untuk merealisasikan harapan tersebut, pihaknya berharap tidak ada lagi percekcokan di semua tingkatan pengurus dan kader.
Islah atau perdamaian yang telah terbangun harus terus diwujudkan, bukan malah menimbulkan konflik baru karena PPP didirikan oleh para ulama. “Para ulama berharap kita ini bisa menjadi pelayan umat, bukan pengecewa umat,” kata anggota DPR RI tersebut.
Pihaknya mengharapkan seluruh pengurus dan kader PPP tidak lagi membuat hal-hal yang dapat menimbulkan konflik yang justru melemahkan kekuatan parpol tersebut. “Sudahilah konflik ini karena kader tidak tertarik terhadap konflik,” ujar Fadly.
Ketidaktertarikan kader terhadap konflik itu terbukti dari penyelenggaraan Muktamar VIII baru-baru ini yang didukung hampir seluruh kader asli dan fungsionars asli partai se-Indonesia.
Penyelenggaraan Muktamar PPP VIII tersebut juga mendapatkan respon positif dan apresiasi luar biasa dari berbagai pihak, karena PPP mampu menyelesaikan konflik dengan baik.
Konflik yang akan muncul dinilai tidak menarik lagi, bahkan PPP akan ditertawakan masyarakat karena dinilai tidak pandai menghentikan konflik. “Saya berharap kita bisa segera bekerja dan membantu partai ini bisa bangkit lagi, termasuk membersihkan berbagai rintangan yang dapat mengganggu bangkitnya PPP,” kata Fadly.
(ant)