Medan| Jurnal asia
Anggota DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen mempertanyakan sejumlah temuan dalam realisasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2015 Kota Medan, khususnya dari dinas-dinas yang cenderung mencurigakan, termasuk adanya temuan perbedaan buku laporan yang tidak sama dengan buku LKPJ yang dikeluarkan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Medan.
“Banyak ditemukan perbedaan realisasi atau persentasi dari hasil laporan belanja langsung (BL) maupun laporan belanja tidak langsung (BTL) para SKPD yang telah kita panggil selama hasil kerja tiga hari.
Pada laporan realisasi LKPJ 2015 milik SKPD dan laporan realisasi (buku besar) yang dikeluarkan oleh Bappeda ditemukan banyak perbedaan, jika dikalkulasikan mencapai miliaran rupiah. Akibatnya, saat kita panggil, para kepala dinas sering tidak siap menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota pansus LKPj 2015,” kata Wong usai pembahasan tentang LKPJ tahun 2015 yang dilaksanakan di ruang banggar lantai II, Kamis (27/4).
Dikatakan politisi PDIP ini, sesuai temuan DPRD selama 3 hari dalam rapat pembahasan LKPJ tahun Anggaran 2015, terkait perbedaan persentasi realisasi anggaran yang ditemukan dari dinas-dinas diantaranya dari Kabag Aset Pemko Medan, dengan realisasi 36,48 persen yang dikeluarkan oleh Bapeda, sementara LKPJ milik bagian aset 72,12 persen. Dari Dinas Pariwisata, dengan realisasi 80,18 persen, Bappeda, 84,37 persen, selisihnya sangat berbeda.
Demikian halnya, Ketahanpangan, 93,67 persen data dinas, data dari Bappeda, 95,02 persen dan masih banyak ditemukan program yang sudah dianggarkan namun tidak terlaksana. Sedangkan, Dispenda, data dari Bappeda (buku besar) 73,49 dari laporan Dinas 76.88 persen. Dinas Perhubungan data dari Bappeda 89,37 persen, sementara dari dinas 86.44 persen.
Khusus untuk Dinas Perhubungan, hal yang mencurigakan dari temuan pihaknya didalam buku laporan diketahui pada pemasangan halte, itu terealisasi hanya 45 dari target mencapai 91 halte bagi Kota Medan, juga pada fasilitas penyebrangan, pengamanan dibutuhkan hingga 7000 unit terpasang, ternyata hanya terpenuhi sebanyak 5000-an lebih yang terpasang.
”Kenapa terlaksana separuh-separuh tendernya gimana ?, seru anggota Komisi B DPRD Medan tersebut sembari mengharapkan dengan temuan ini untuk periode berikutnya laporan Bappeda harus sesuai dengan yang dilaporkan dinas.
Lebih lanjut, Wong Chun Sen menyinggung tentang kesadaran dan pemahaman berlalulintas merupakan faktor penyebab kemacetan di Kota Medan. Sementara program sosialisasi direncanakan justru tidak dilaksanakan. “Ada program sosialisasi, tapi tidak dilaksanakan. Apa sebenarnya yang jadi prioritas Dinas Perhubungan mengatasi kemacetan lalulintas di Medan,” ungkapnya.
Karena, sangat disayangkan, dengan anggaran sosialisasi tertib berkendaraan yang mencapai Rp200 juta justru terindikasi tidak diserap. Padahal, salah satu penyebab kemacetan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tertib berkendaraan.
Sebelumnya, pada kesempatan rapat pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2015 diruang Banggar gedung DPRD Medan, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan Renward Parapat mengakui jika dana sosialisasi dianggarkan tahun 2015 tidak terserap. “Tahun lalu ada program pemilihan pelajar pelopor. Tahun 2016 ini ada dan kami akan melaksanakan,” katanya.
Sedangkan, untuk penindakan pelanggaran lalulintas jelas Renward, pihaknya harus berkoordinasi dengan Kepolisian. Mereka tidak berhak menindak (tilang) kendaraan pribadi. Jika angkutan umum, masih bisa ditindak terkait perizinan.
Dicontohkanya, parkir di kawasan bebas parkir, pihaknya pernah melakukan sanksi gembok roda. Namun, karena keterbatasan personal, hal itu tidak bisa dilakukan sepanjang hari.
“Kami akan beli mobil derek untuk penindakan pelanggaran parkir. Sebab, mobil derek konvensional beresiko, bisa merusak kendaraan. Jika kendaraan rusak karena diderek, jadi tanggungjawab penderek,” katanya dan mengatakan akan melakukan penataan lalulintas yang lebih baik.
Sedangkan, untuk permasalahan realisasi halte, Renward kembali mengutarakan, berdasarkan kebutuhan Kota Medan memang harus mencapai 91 unit halte, hanya saja sampai saat ini baru terpenuhi mencapai 46 halte yang berdiri disejumlah titik di inti kota dan perbatasan kota. Demikian halnya pada perangkat pengamanan yang dibutuhkan 7500 itu terealisasi 55 ribu.
“Ini karena persoalan biaya konsultasi, sedangkan seluruh pengerjaan atau model yang kita buat itu ditenderkan,” pungkasnya.
(ucok iswandi)