Medan | Jurnal Asia
Tingginya minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bekerja di perkotaan, menjadi penyebab tidak ratanya penyebaran aparatur sipil di daerah. Seperti halnya para guru, banyak menumpuk di pusat pemerintahan sedangkan di wilayah tertentu sangat minim. Atas dasar tersebut, Pemprovsu akan merotasi sehingga terjadi keseimbangan permintaan daerah yang merasa kekurangan, tersedianya tenaga pengajar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Pandapotan Siregar mengamini rencana itu, ketika dikonfirmasi wartawan pada Jumat (12/2). Ia berpendapat, meskipun bukan sebuah pembenaran, sebahagian besar PNS ingin bekerja di daerah perkotaan karena alasan ketersediaan infrastruktur memadai. Atas keinginan itu banyak dari mereka mengedepankan alasan, agar dekat dengan keluarga.
“Idealnya mutasi ini berdasarkan kebutuhan atau pemerataan PNS di suatu daerah. Misalnya di suatu daerah kekurangan guru, maka guru dari daerah lain di mutasi ke daerah tersebut. Tapi kenyataannya mutasi ini sering berdasarkan keinginan mereka, agar bisa bekerja di daerah Kota. Ya, walaupun alasan yang kita terima dari Kabupaten Kota terkait kebutuhan. Dan kita tidak bisa menolaknya jika daerah asal dan yang dituju sudah menyetujui,”ujar Pandapotan Siregar, Jumat (12/2).
Lebih lanjut dikatakan Pandapotan, atas kondisi tersebutlah pihaknya akan menata secara lebih baik keberadaan para guru nantinya jika SMA sederajat menjadi kewenangan Pemprovsu.
“Kalau sudah menjadi kewenangan kita ya sudah pasti pemerataan penyebaran ini akan kita atur.
Setidaknya mempertahankan sudah ada juga sudah cukup baik. Karena tidak baik juga jika di daerah-daerah yang agak terpelosok kekurangan guru karena mereka lebih suka berada di perkotaan,”ujar Pandapotan.
Saat disinggung terkait jumlah PNS yang pindah kerja (mutasi) dari satu daerah ke daerah lain di Provinsi Sumut pada tahun 2015 lalu, Pandopatan mengaku tidak memegang data. “Aduh itu saya tidak tau karena tidak memegang data. Coba nanti tanya saja dengan Khoir (stafnya-red).
Sama dia ada datanya. Soal jumlah, PNS mana yang paling dominan. Tapi kalau tidak salah yang bagian administratif yang paling banyak. Kalau guru pastilah ada juga,” ujar Pandapotan sembari mengatakan kalau tahun ini akan ada PNS yang pensiun setelah dua tahun kosong. Terkait kondisi ini menurut Pandapotan akan lebih memudahkan pihaknya untuk menata penyebaran PNS di Sumut.
Sebelumnya Sekda Pemprovsu Hasban Ritonga mengaku Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengaku siap melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, manajemen pengelolaan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, berpindah ke pemerintah provinsi yang sebelumnya menjadi tanggungjawab Kota dan Kabupaten.
Menurut Hasban, saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan sembari menunggu adanya regulasi seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal peralihan kewenangan tersebut. Dijelaskan Hasban, Pemprovsu tengah dalam proses pemetaan termasuk juga menunggu proses penyerahan personel, pembiayaan, prasarana serta dokumen (P3D). “Kan ada tahapan penyerahan P3D nya. Orangnya, asetnya dan perangkat pendukungnya. Ada tahapan-tahapannya nanti,” ujarnya lagi.
Dijelaskan Hasban untuk menunjang kinerja Pemprovsu dalam mengawal pengelolaan SMA sederajat di setiap kabupaten Kota tidak menutup kemungkinan akan dibentuknya daerah-daerah sebagai basis perwakilan seperti halnya UPT Perwakilan.
“Kedepannya mungkin kita bisa saja menunjuk daerah sebagai basis perwakilan atau UPT Perwakilan. Kalau dulu kan ada pembantu gubernur di bidang pendidikan. Ya itu kalau dirasa perlu untuk memotong rentang kendali kabupaten kota,” tandasnya. (andri)