Daerah Tak Siap, Dana Juga Nihil Pemulangan Eks Gafatar Sumut Terkendala

Medan | Jurnal Asia
Nasib 302 orang warga mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), asal Sumatera Utara (Sumut) dari Jawa Tengah hingga kini belum bisa dipulangkan. Pasalnya, belum ada konfirmasi kesiapan penampungan dari pemerintah kabupaten/kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I bidang Pemerintahan, Pemprov Sumut Ferlin H Nainggolan mengatakan bahwa pemulangan para warga mantan anggota Gafatar tersebut tidak mudah dilakukan. Pasalnya, selain soal transportasi yang belum pasti, sampai saat ini, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga belum tuntas terkait kesiapan penampungan, pembinaan (modul dan tenaga konseling) hingga pengembalian ke masyarakat.

“Yang pasti nggak sesederhana itu, kita perlu kepastian. Pertama transportasinya belum dipastikan, harus koordinasi lagi ke TNI AU atau AL, berapa biayanya,” ujar Ferlin kepada wartawan, Jumat (12/2).

Terkait anggaran pemulangan para warga tersebut, lanjut Ferlin, Pemprov Sumut sendiri harus berkonsultasi lagi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk penggunaan APBD menyangkut kondisi darurat melalui dana taktis. “Soal anggaran kan kita koordinasikan ke pusat dulu, apakah boleh menggunakan dana itu. Jangan nanti jadi masalah,” katanya.

Dirinya juga menyebutkan pentingnya merencanakan, bagaimana tindak lanjut dari kesiapan kabupaten/kota guna menampung warga mantan anggota Gafatar di daerah masing-masing. Sehingga ketika sudah sampai di Sumut, jumlah warga yang sudah divalidasi sebanyak 80 Kepala Keluarga oleh tim dari Kesbangpolinmas, sudah dipersiapkan tahapan penampungan, pembinaan sampai pengembaliannya ke masyarakat umum.

“Pemulangan memang penting, tetapi mekanisme tahapan dan kesiapan penampungan sampai pembinaan, harus ada. Solusi alternatif misalnya, bagaimana kalau keluarga atau saudaranya tidak ada di tempat tujuan,”

jelasnya.
Pendataan tersebut yang menurutnya terus dikerjakan tim dari Kesbangpolinmas Sumut di Jawa Tengah. Dimana data warga dikirimkan ke kabupaten/kota masing-masing untukk ditelusuri lebih jauh mengenai keberadaan keluarga atau sanak saudara dari warga mantan anggota Gafatar tersebut, sampai ke tingkat pemerintahan terbawah (dusun/lingkungan). “Laporannya (data valid) kan dikirim ke kabupaten/kota. Kita tunggu mereka (tim) bekerja,” sebutnya.

Namun diakuinya, hingga kini, belum ada konfirmasi kesiapan dari pemerintah kabupaten/kota masing-masing untuk menampung para warga tersebut serta anggaran yang akan disiapkan dalam tahapan pembinaan hingga pengembaliannya ke masyarakat. “Kita koordinasikan, daerahnya belum siap. Seandainya sudah jelas semua, baru dibawa pulang,” katanya. (andri)

Close Ads X
Close Ads X