Jakarta | Jurnal Asia
Presiden Joko Widodo punya pesan khusus dalam rapat paripurna kabinet sore ini. Sebelum memulai rapat, Jokowi berpesan agar para menterinya bisa bertanggung jawab mengendalikan anggaran. “Saya harap ada produk di mana menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak mempercayakan kepada bawahannya baik dirjen atau di bawahnya.
Jadi dipegang penuh oleh menteri. Bawahan hanya memberikan rincian kebijakan, policy anggaran yang dipegang menteri,” kata Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (10/2).
Presiden mengingatkan, jangan lagi ada menteri yang mendistribusikan anggaran ke jajarannya hanya untuk pemerataan anggaran tiap dirjen. Anggaran harus benar-benar digunakan untuk menunjang pembangunan dengan program kerja yang jelas.
“Saya ingatkan jangan money follow function lagi. Contoh di Kemen PU, ada anggaran Rp 100 triliun, ada 11 dirjen, tiap dirjen diberi jatah. Di bawah dirjen ada direktur, dibagi ke direktur, lalu ke Kasubdit, ke kepala seksi. Ini yang menyebabkan anggaran hilang tak berbekas. Organisasi itu perlu, tapi kita kan punya prioritas. Misal di tingkat seksi jalan, enggak butuh anggaran ya jangan diberi,” tegas Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan jajaran kabinet agar jangan sampai memaksakan kegiatan yang tidak perlu. Apalagi kegiatan dibuat hanya agar penyerapan anggaran optimal. “Jangan paksakan ada agenda yang belum tentu perlu. Di semua kementerian saya lihat seperti itu. Jangan bagi rata, itu enggak jelas, fokus entah ke mana. Mestinya money follow program. Inilah yang saya rasa perlu disiapkan,” tutur Jokowi.
“Bu Menteri Susi, saya ingatkan, kata pemberdayaan, peningkatan, penguatan, pengembangan, pembangunan, sudah lupakan ,lupakan itu. To the point saja. Beli jaring, beli benih, kapal. Gitu-gitu aja sehingga larinya enggak ke mana-mana. Ngeceknya mudah, ngawasinnya mudah,” kata Jokowi. (dtc)