Jokowi Ingatkan Menteri Bertanggungjawab Kendalikan Pemakaian Anggaran

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2). Sidang kabinet tersebut membahas soal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, percepatan integrasi RPJMN 2015-2019 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Daftar Negatif Investasi (DNI). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/kye/16.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2). Sidang kabinet tersebut membahas soal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, percepatan integrasi RPJMN 2015-2019 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Daftar Negatif Investasi (DNI). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/kye/16.

Jakarta | Jurnal Asia
Presiden Joko Widodo punya pesan khusus dalam rapat paripurna kabinet sore ini. Sebelum memulai rapat, Jokowi berpesan agar para menterinya bisa bertanggung jawab mengendalikan anggaran. “Saya harap ada produk di mana menteri betul-betul me­nge­n­­dalikan anggarannya dan tidak mempercayakan kepada bawahan­nya baik dirjen atau di bawahnya.

Jadi dipegang penuh oleh menteri. Bawahan hanya mem­berikan rincian kebijakan, policy anggaran yang dipegang menteri,” kata Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (10/2).

Presiden mengingatkan, jangan lagi ada menteri yang men­­distribusikan anggaran ke jajaran­nya hanya untuk pe­merataan anggaran tiap dirjen. Ang­garan harus benar-benar di­gunakan untuk menunjang pem­bangunan dengan program kerja yang jelas.

“Saya ingatkan jangan money follow function lagi. Contoh di Kemen PU, ada anggaran Rp 100 triliun, ada 11 dirjen, tiap dirjen diberi jatah. Di bawah dirjen ada direktur, dibagi ke direktur, lalu ke Kasubdit, ke kepala seksi. Ini yang menyebabkan anggaran hilang tak berbekas. Organisasi itu perlu, tapi kita kan punya prioritas. Misal di tingkat seksi jalan, enggak butuh anggaran ya jangan diberi,” tegas Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan jajaran kabinet agar jangan sampai memaksakan kegiatan yang tidak perlu. Apalagi kegiatan dibuat hanya agar penyerapan anggaran optimal. “Jangan paksakan ada agenda yang belum tentu perlu. Di semua kementerian saya lihat seperti itu. Jangan bagi rata, itu enggak jelas, fokus entah ke mana. Mestinya money follow program. Inilah yang saya rasa perlu disiapkan,” tutur Jokowi.

“Bu Menteri Susi, saya ingat­kan, kata pemberdayaan, peningkatan, penguatan, pengem­bangan, pembangunan, su­dah lupakan ,lupakan itu. To the point saja. Beli jaring, beli benih, kapal. Gitu-gitu aja se­hingga larinya enggak ke mana-mana. Ngeceknya mudah, ngawasinnya mudah,” kata Jokowi. (dtc)

Close Ads X
Close Ads X