Bandarlampung | Jurnal Asia
Bank Indonesia telah melarang transaksi dengan alat pembayaran valuta asing secara tunai sejak tahun 2011 lalu. Namun, sejumlah perusahaan masih membandel dengan memasang tarif dalam dolar. Padahal, ancaman hukuman penjara satu tahun dan denda Rp200 juta menanti.
“Namun hingga sekarang masih saja kita lihat iklan di surat kabar ada transaksi yang menggunakan valas,” kata Manajer Komunikasi Perwakilan BI Provinsi Lampung Marudut Butar-butar, di Bandarlampung, Jumat (9/10). Ia menyebutkan, beberapa iklan di media cetak saat ini masih mencantumkan tarif dalam mata uang asing pada beberapa jenis iklan seperti umroh, produk komputer atau laptop dan lain-lain.
Menurutnya, pengaturan tentang penggunaan mata uang rupiah itu telah tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan, bahwa rupiah menjadi alat pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam transaksi keuangan di dalam negeri.
Manajer Komunikasi Perwakilan BI Provinsi Lampung itu mengatakan, ancaman hukuman penjara bagi yang melanggar adalah satu tahun dan denda 200 juta rupiah. Peraturan baru tentang pelarangan transaksi domestik dengan valas ini merupakan upaya BI dalam membendung kejatuhan nilai tukar rupiah.
Marudut mengatakan, sosialisasi mengenai larangan ini terus digencarkan Perwakilan BI Lampung, termasuk akan mengirimkan imbauan dalam bentuk tertulis pada media massa yang ada di Lampung.
(ant)