Jakarta | Jurnal Asia
Untuk terus meningkatkan gerakan non tunai atau cashless society, Bank Indonesia (BI) melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan membentuk Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI).
Forum ini dibentuk bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Forum ini dibentuk agar sistem pembayaran di Indonesia transparan dan terintegrasi. Sistem pembayaran di Indonesia, baik individual, instansi, atau lembaga pemerintahan diupayakan dilakukan menggunakan non tunai.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau transaksi tidak tepat sasaran.
“FSPI ini menjadi cita-cita kita di mana kita bisa mempunyai suatu forum lembaga-lembaga negara yang berkomitmen dan berkoordinasi berkomunikasi untuk bisa mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran Indonesia melalui gerakan non tunai,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, saat acara Peresmian Forum Sistem Pembayaran Indonesia, di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Kamis (27/8).
Agus menjelaskan, sejalan dengan tumbuhnya ekonomi nasional, pembayaran non tunai tidak terpisahkan, seperti penggunaan kartu debit, kartu kredit, e-money, layanan internet, mobile banking, belanja lewat online (e-commerce), dan lain-lain.
“E-commerce berkembang begitu cepat. Indonesia masih relatif rendah transaksi non tunai. Pembayaran sebisa mungkin non tunai untuk transaksi, seperti pembayaran pajak, dan lain-lain,” ujar Agus
Terkait hal itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, melalui transaksi non tunai sistem pembayaran bisa transparan dan minim kecurangan dan tepat sasaran. Misalnya lewat smart card atau kartu pintar yang dicanangkan pemerintah, tidak hanya menghasilkan smart money tapi subsidi tepat sasaran.
“Selama ini selalu debat subsidi tidak tepat sasaran. Terlalu banyak diskusi yang ujungnya tidak produktif, yang akhirnya jadi korban adalah negara sendiri dan timbul risiko. Untuk meminimalkan risiko jadi kami komit dengan sistem pembayaran, kalau sekarang bisa memberikan raskin, subsidi BBM lewat kartu, hanya yang punya kartu yang bisa pakai, jadi tepat sasaran,” jelas dia.
Di sisi lain, kata Bambang, sistem pembayaran melalui kartu pintar akan lebih dirasakan masyarakat penerima bantuan. “Setiap orang yang dapat kartu, dia merasa negara hadir. Yang belum terpenuhi Single identity Number (SID), sistem tadi dipastikan tidak akan bocor kalau sudah ada SID. Kenapa AS sukses karena punya SID sehingga jelas orang itu perlu dibantu atau tidak. Akan lebih keren seperti AS pakai social security number (SSN), menurut saya SID is a must supaya pemakaian uang tidak ke mana-mana,” pungkasnya. (dtf)