Jakarta | Jurnal Asia
Asmadi Lubis bersama Jisman Hutapea gagal menjadi pasangan bakal calon (paslon) bupati dan wakil bupati Toba Samosir. Mereka batal maju karena dimintai “mahar” dalam jumlah besar oleh partai yang akan mengusung.
“Di PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) kami diminta Rp 1,6 miliar, sementara di Gerindra Rp 2,5 miliar,” kata Jisman, Senin (3/8) di Jakarta. Jisman yang merupakan kader PKPI ini menjelaskan, sejak awal dia sudah mendapatkan rekomendasi dari DPC PKPI Toba Samosir untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun, di tingkat pusat, rekomendasi tersebut justru diberikan kepada orang lain, yakni Poltak Sitorus. Alasannya, Poltak sudah membiayai Kongres PKPI di Medan sebesar Rp 1,6 miliar. “Kami diminta mengembalikan uang itu, tentu saja kami tolak,” kata Jisman.
Setelah gagal mendapatkan rekomendasi dari PKPI, Jisman bersama Asmadi pun mencoba mencari dukungan lain dari Partai Gerindra. Asmadi kebetulan adalah Ketua DPC Gerindra Toba Samosir.
Rekomendasi DPC Gerindra setempat sudah keluar untuk pasangan ini. Namun, di tingkat pusat, mereka kembali dimintai “mahar” sebesar Rp 2,5 miliar. Sebab, Poltak Sitorus sudah menyetor uang dengan jumlah sebesar Rp 2,5 miliar itu.
“Pak Hasyim Djojohadikusumo (Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra) yang minta uangnya,” kata Jisman. Jisman mengaku sudah melaporkannya ke Panwaslu hingga PTUN setempat. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Daco Ahmad membantah tuduhan Jisman. Dia curiga yang meminta “mahar” kepada pasangan tersebut hanya oknum yang tak bertanggung jawab dan mengatasnamakan DPP Gerindra.
Ketum PKPI Akan Selidiki
Plt Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Isran Noor mengaku tidak tahu menahu mengenai pengakuan adanya permintaan mahar Rp 1,6 Miliar oleh PKPI untuk mengusung pasangan Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir.
“Saya enggak tahu kebenarannya, yang pasti saya baru berproses di akhir-ahir pendaftaran Pilkada ini,” kata Isran Noor, Senin (3/8). Isran mengaku belum banyak terlibat dalam proes penjaringan kepala daerah karena baru saja menjabat sebagai Ketum PKPI, menggantikan Sutiyoso yang menjabat sebagai Kepala BIN.
Sementara, proses penjaringan Pilkada di PKPI adalah suatu tahapan yang panjang, dimulai dari daerah, dilanjutkan ke provinsi, dan baru ke desk Pilkada yang dibentuk PKPI pusat. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjamin bahwa mahar tersebut tidak ada. “Itu mungkin di luar jangkauan dan pengetahuan saya,” ucap Isran.
Sebagai Plt Ketua Umum, Isran mengakui memang menandatangani rekomendasi untuk Poltak Sitorus dan Robinson Tampubolon sebagai pasangan bupati dan calon bupati Toba Samosir. Namun, dia tidak tahu jika Poltak disebut membiayai Kongres PKPI sebesar Rp 1,6 Miliar seperti yang dituduhkan Jisman.
“Saya dari awal sudah sampaikan tidak ada mahar-maharan,” ucap mantan Bupati Kutai Timur ini. Isran pun mengaku akan segera mencari tahu kebenaran tentang pengakuan Jisman. Dia akan memanggil Jisman untuk meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan. “Karena dari tanggal 29 Juli kemarin saya sudah ketemu Jisman. Tapi dia tidak bilang apa-apa ke saya,” ucapnya.
Hal senada juga diungkap Nasir Namawi saat dikonfrontir soal uang mahar di PKPI.“Tidak pernah minta mahar. Itu ditabukan,” kata Ketua Kewilayahan PKPI Nasir Nawawi saat dihubungi, Senin (3/8).
Nasir menuturkan bahwa PKPI khususnya di desk Pilkada tidak pernah memberlakukan praktik mahar. Dia menduga ada pihak tertentu yang memakai nama PKPI. “Bisa saja ada oknum mengaku-aku,” ujarnya.
Nasir menegaskan bahwa PKPI merekomendasikan calon kepala daerah secara objektif. Rekomendasi diberikan setelah ada banyak pertimbangan. “Kami memilih kader yang baik dan cocok. Itu berdasarkan seleksi yang ada. Kita fit proper sesuai aturan,” ucap Nasir.
Gerindra Membantah
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Daco Ahmad membantah partainya meminta “mahar” sebesar Rp 2,5 miliar kepada Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea agar diusung sebagai calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir.
Dia curiga yang meminta “mahar” kepada pasangan tersebut hanya oknum yang tak bertanggung jawab dan mengatasnamakan DPP Gerindra. “Kalau ada yang meminta ‘mahar’ seperti itu, perlu dibuktikan apakah dia utusan parpol atau bukan,” kata Dasco, Senin (3/8).
Seharusnya, kata dia, Asmadi mencoba melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada DPP Gerindra mengenai permintaan “mahar” itu. Dasco memastikan, tak pernah ada permintaan “mahar” dari DPP. “Nah, ini Pak Asmadi tidak pernah konfirmasi ke DPP, termasuk ke saya juga tidak pernah ada komunikasi,” ucap dia.
Ketika disinggung pernyataan Jisman yang mengaku dimintai uang oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Dasco langsung membantahnya. “Tidak mungkin Pak Hashim minta uang. Kalau enggak ada buktinya, itu bisa pencemaran nama baik,” ucapnya.
Dasco mengatakan, selama ini, Hashim justru banyak membantu calon kepala daerah yang dianggap potensial. Hashim banyak memberikan bantuan berupa kaus, baliho, dan sebagainya.
“Jadi, enggak ada itu, apalagi kalau Pak Hashim yang minta,” ucapnya.