Jakarta | Jurnal Asia
Kendati draf revisi PMK No.130 yang habis masa berlaku pada 15 Agustus 2015 telah mengakomodir sejumlah usulan dunia usaha, Kementerian Perindustrian menyatakan pasal yang tidak boleh terlewat perihal kepastian waktu.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin, Haris Munandar N, mengatakan penambahan empat sektor penerima tax holiday sesuai dengan pemetaan sejumlah pemangku kepentingan untuk menggenjot pertumbuhan industri nasional.
“Dengan adanya kepastian waktu maka akan terwujud good governance. Adapun penambahan sektor penerima sesuai pembahasan bersama. Secara bertahap Kemenperin akan memperluas sektor penerima agar sesuai dengan rencana induk pembangunan industri nasional,” ujarnya, kemarin.
Dalam draft revisi PMK, pemerintah menambah empat sektor industri antara lain industri pengolahan berbasis pertanian, industri transportasi kelautan, industri pengolahan yang menjadi industri utama di kawasan ekonomi khusus, dan infrastruktur ekonomi yang tidak menggunakan skema kerja sama pemerintah-swasta.
Tambahan bidang industri ini dianggap industri pionir seperti lima industri sebelumnya, yakni industri logam hulu, pengilangan minyak bumi, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi & gas alam, permesinan, dan peralatan komunikasi.
Menurutnya, Kemenperin akan memperinci ketentuan penerima tax holiday dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk industri utama dalam KEK akan dibuatkan kriteria khusus jika jenis usaha tidak termasuk pionir.
Menurutnya, kurang efektifnya pemberian tax holiday pada regulasi terdahulu akibat tidak tercantumnya keterangan waktu dalam PMK serta tidak dilaksanakannya standar operasional prosedur yang telah ada seperti Permenperin No. 93/2011 dan Perka BKPM No. 12/2011.
Sesuai prosedur yang telah ada, pemeriksaan dokumen tax holiday di Kemenperin maksimal selama 12 hari kemudian diserahkan kepada BKPM dan Kemenkeu. Dalam hal ini, Kemenkeu belum memiliki regulasi yang mengatur batas maksimal proses tax holiday.
Akibatnya, sejumlah proposal terbengkalai dalam tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, Kemenperin mengusulkan dalam regulasi yang baru dijelaskan jika proses dokumen di lembaga berwenang melebihi batas waktu maksimal, maka lembaga tersebut dinyatakan menyetujui proposal.
(bc)