Disdik Jatim Targetkan 500 PAUD Terakreditasi

Surabaya | Jurnal Asia
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur menargetkan 500 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah terakreditasi pada tahun 2015. “Dari 1.700 PAUD yang ada, kami targetkan 500 PAUD untuk akreditasi tahun 2015,” kata Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dan Nilai Budaya, Dinas Pendidikan Jawa Timur, Abdun Nasor, di Surabaya, Rabu (29/7).

Ia menjelaskan sedikitnya jumlah lembaga yang diikutkan akreditasi itu karena memang jatah kuota PAUD di Jatim untuk akreditasi hingga tahun 2015 hanya 500 lembaga. “Itu pun sudah ada 200 dari 500 lembaga itu yang sudah mendapatkan akreditasi, sedangkan 300 lembaga merupakan usulan baru, jadi nanti ada 500 PAUD di Jatim yang sudah memenuhi standar nasional,” katanya.

Menurut dia, adanya akreditasi akan membuat lembaga tersebut mendapatkan insentif dari pemerintah pusat dan provinsi. “Untuk tingkat provinsi, Jatim sudah memberikan insentif pada 350 PAUD dengan anggaran sebesar Rp5 juta per tahun,” katanya.

Ia menegaskan bahwa ke-1.700 PAUD itu sebenarnya sudah memiliki izin operasional dan PTK (Praktik Tindakan Kelas) yang sesuai dengan standardisasi nasional. “Tetapi, penilaian tidak hanya sampai disitu, karena ada Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standardisasi Layanan PAUD,” katanya.

Dalam peraturan itu, ada beberapa kriteria penilaian standardisasi dan akreditasi pada PAUD, di antaranya penilaian pada proses pembelajaran, kompetensi lulusan dari tenaga pendidik dan pendidik, PTK, sarana dan prasarana.

“Pengelolaan kelas, misalnya, satu guru memegang lima hingga 20 siswa dan soal pembiayaan PAUD, tapi kendala pada PAUD umumnya pada kompetensi lulusan. Banyak guru PAUD yang lulusan SMA dan SMP, bahkan SD,” katanya.

Untuk mengikuti standardisasi, pihaknya menargetkan seluruh guru PAUD sudah harus D3 dan S1 pada tahun 2016, meski banyak guru lulusan D3 dan S1 yang bersedia mengajar PAUD. “Itu karena PAUD masih merupakan lembaga informal. Anggarannya dari pemerintah pusat dan daerah masih sedikit.
“Tujuannya supaya yayasan tidak asal mendirikan PAUD, tapi juga memperhatikan kualitasnya,” katanya. (ant)

Close Ads X
Close Ads X