Tak Ada Dualisme PSSI

“Kami pastikan bahwa tidak akan ada dualisme, Djohar ketua yang sudah selesai masa tugasnya memang tidak memiliki anggota,” kata Wakil Ketua Umum PSSI Erwin Dwi Budiawan seperti dikutip dari laman PSSI di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Djohar Arifin seharusnya tidak datang memenuhi undangan Menpora dengan mengatasnamakan PSSI karena ia merupakan mantan ketua periode 2011-2015. “Djohar itu siapa yang mendukung, atas dasar apa dia datang. Sebagai apa dia datang,” kata Sekretaris Asosiasi Provinsi Jawa Timur Amir Burhanuddin yang mengaku kecewa dengan tindakan Djohar.

Sekretaris Jenderal PSSI Azwan Karim menilai, kehadiran Djohar Arifin menemui Menpora bisa memicu perpecahan dalam tubuh PSSI. “Kami sudah membuka pintu ingin bertemu Menpora dan menyelesaikan semua kisruh yang terjadi demi sepak bola Indonesia, ini malah yang terjadi terlihat sekali kami ingin diadu domba,” kata Azwan.

Untuk selanjutnya Erwin berharap agar Djohar Arifin tidak lagi melakukan tindakan dengan mengatasnamakan ketua PSSI seperti yang telah ia lakukan saat bertemu Menpora.
“Jangan lagi meng­atas­nama­kan ketua PSSI, Djohar masa tugasnya sudah selesai. Justru dalam kondisi saat ini PSSI sedang berusaha bagai­mana mencari jalan untuk perkem­bangan sepakbola agar tidak terhenti dan mencari jalan agar sanksi FIFA bisa cepat dicabut,” kata Erwin.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Komite Etik PSSI akan memanggil Djohar Arifin untuk mengambil sikap yang akan diteruskan ke Komisi Disiplin. “Dalam rangka penegakan disiplin organisasi maka, Komite Etik akan segera bersidang dan mengundang yang bersangkutan (Djohar) guna mengambil sikap yang hasilnya akan direkomendasikan ke Komisi Disiplin PSSI,” ujar Ketua Komite Etik PSSI TM Nurlif.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mendatangi Kantor Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi membahas masalah persepakbolaan nasional.

“Saya hari ini diundang oleh Menpora sebagai Ketua Umum PSSI per 17 April (sebelum KLB Surabaya 18 April) karena saat itu saya masih ketua umum,” kata Djohar di kantor Kemenpora, Selasa (23/6).

Pertemuan tersebut meru­pa­kan tindak lanjut Kemenpora atas permintaan Komisi X DPR RI yang menginginkan agar pihak PSSI dan Kemenpora mengadakan pertemuan guna membahas persepakbolaan nasional.

Djohar Arifin sendiri tak habis pikir dinilai sudah me­lang­gar Kode Etik PSSI akibat tindakannya menemui Menpora Imam Nahrawi. Cuma ingin membantu menjernihkan permasalahan di sepakbola, ia pun tak gentar dengan ancaman sanksi dari PSSI. Djohar yang saat ini duduk di Dewan Kehor­matan PSSI, dalam waktu dekat rencananya akan dipanggil menghadap Komite Etik.
Djohar sendiri menganggap tidak ada yang salah dengan tindakannya untuk memenuhi undangan bertemu Menpora. Dia justru mengaku heran dengan sikap PSSI dalam menanggapi hal tersebut.

“Saya diundang sebagai Ke­tua Umum PSSI 2011-2015. Saya tanpa diundang pun ingin bertemu Menpora, apa­lagi diundang. Saya hanya memi­kirkan bagaimana nasib pemain pelatih dan ribuan orang yang hidupnya dari bola sedang terancam,” tutur Djohar, Rabu (24/6).

“Saya melihat hubungan PSSI dengan pemerintah macet tidak ada peluang sedikitpun. Dan saya sudah mendapatkan peluang untuk membahas kemacetan mestinya saya ini dimanfaatkan bukan dimusuhi. Mestinya setiap orang yg bisa membantu didukung agar situasi bisa lebih cepat normal. Heran ya, siapa yang berhubungan dengan pemerintah akan dimusuhi dan dihukum.”

Pria 64 tahun itu pun tidak takut dengan ancaman hukuman yang akan diterimanya dari PSSI. “Insya Allah saya jalan terus untuk mencari penyelesaian agar para pemain, pelatih, dan lainnya bisa hidup normal kembali. Alhamdulillah banyak dukungan kepada saya dari klub, Asprov dan juga pelatih dan pemain. Jika tidak ada yang memulai membicarakan ini tentu kerusakan sepakbola kita akan semakin parah.”

Raker Batal
Sementara itu, Rapat Kerja (Raker) antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, yang sedianya digelar pada hari Rabu (24/6), batal dilaksanakan. “Rakernya batal. Saya tidak tahu kenapa batal dan sampai kapan belum tahu. Silahkan tanya kepada Komisi X,” ungkap Imam.

Raker antara Menpora dengan Komisi X sebelumnya, tanggal 11 Juni lalu, menghasilkan keputusan bahwa Menpora diminta melakukan pertemuan dengan PSSI paling lambat 23 Juni untuk membahas rencana menggelar kompetisi dalam menghidupkan kembali persepakbolaan Indonesia, serta langkah-langkah strategis untuk segera mengakhiri sanksi FIFA.

Sebagai tindak lanjutnya, pada hari Selasa (23/6) kemarin Menpora sudah mengundang Djohar Arifin yang merupakan ketum PSSI periode 2011-2015. Saat Menpora membekukan PSSI lewat SK tanggal 17 April lalu, Djohar masih duduk sebagai ketum PSSI, walaupun posisi itu kini sudah ditempati oleh La Nyalla Mattaliti lewat Kongres PSSI tanggal 18 April.

Pertemuan antara Menpora dengan Djohar Arifin itu pada prosesnya digugat oleh PSSI. Djohar dinilai sudah melanggar Kode Etik dan akan dipanggil menghadapi Komite Etik. Senada dengan pandangan tersebut, anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam juga menilai Menpora tidak memiliki etika baik lantaran tidak memenuhi keputusan Raker 11 Juni lalu dengan mengundang Djohar Arifin dan bukannnya La Nyalla Mattaliti.

“Menpora tidak melakukan pertemuan dengan PSSI hasil KLB Surabaya 2015 yang diakui FIFA dan berdasarkan hasil penetapan PTUN Jakarta No 91/G/2015/PTUN. JKT tanggal 25 Mei yang menunda keberlakukan SK Menpora RI No 01307 tahun 2015 yang harus dipatuhi oleh semua pihak,” kata Ridwan.

Pada Raker 11 Juni lalu sendiri Komisi X hanya menyebutkan Menpora diminta melakukan pertemuan dengan PSSI, tanpa ada rincian apakah itu PSSI di bawah kepemimpinan Djohar Arifin saat SK pembekuan dikeluarkan atau dengan PSSI di bawah kepemimpinan La Nyalla saat ini. (ant-dc)