Jakarta | Jurnal Asia
Bank Pembangunan daerah (BPD) selama ini identik sebagai andalan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain PNS, yang menjadi langganan mengajukan kredit ke BPD adalah anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai BPD harus mengurangi pemberian pinjaman kepada mereka. Sebab, itu akan membuat kinerja BPD semakin merosot. Sebaliknya, Ia meminta semua BPD untuk mengalihkan fokusnya untuk membiayai proyek infrastruktur di daerah, atau membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Meskipun risikonya akan lebih besar dibandingkan memberi pinjaman PNS.
Hanya saja dampak yang ditimbulkannya akan lebih luas dibandingkan memutarkan uang untuk kredit bagi PNS, yang bersifat konsumtif. “Pendanaan bagi pembangunan proyek akan membuat lebih produktif,” kata Jokowi, Selasa (26/5) di istana Negaa, Jakarta.
Jokowi mencatat, 26% dari pembiayaan BPD diperuntukan untuk kegiatan produktif. Sisanya, 74% untuk kredit konsumtif. Data ini menurut Jokowi menunjukan ada yang salah dalam pengelolaan BPD selama ini.
Sejumlah BPD mengaku sudah menganggarkan kredit untuk sektor produktif lebih besar. PT Bank BJB Ahmad Irfan mengatakan, selama ini pihaknya terus menambah porsi pendanaan untuk infrastruktur.
Tahun ini, rencananya Irfan akan menggelontorkan dana untuk in frastruktur hingga 20% sementara tahun lalu hanya 15%. Jumlah itu akan meningkat pada tahun berikutnya. Sejumlah proyek yang sudah dibidik oleh BJB sebagian besar untuk infrastruktur jalan tol.
Total aset Naik 22,3%
Asosiasi Bank Pembangunan Aaerah (Asbanda) mengklaim kinerja sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) cukup baik di tahun ini. Salah satu indikatornya adalah dari kenaikan jumlah aset dibanding tahun lalu.
Berdasarkan data pada akhir Maret 2015, jumlah aset seluruh BPD mencapai Rp 498,95 triliun. Jumlah ini meningkat 22,39% dibandingkan posisi Maret 2014 yang hanya Rp 407,66 triliun.
Menurut Ketua Asbanda Eko Budiwiyono, jumlah aset BPD ini hanya kalah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA). “Ini menunjukkan, jika BPD seluruh Indonesia bersinergi akan menjadi kekuatan bagi pemerintah,” katanya, Selasa (26/5) di Istana Negara, Jakarta.
Ia juga optimis, BPD bisa bersaing dalam industri perbankan nasional dan memberi kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Apalagi dana yang dimiliki BPD lebih banyak digunakan untuk kepentingan daerah.
Hingga akhir Maret 2015, jumlah penyaluran kredit BPD sudah mencapai Rp 304,4 triliun atau naik 13,02% dari tahun lalu. Selain itu jumlah dana pihak ketiga (DPK) dari seluruh BPD mencapai Rp 410,78 triliun, atau naik 28,15% dari tahun lalu. Namun, meskipun dari penyaluran kredit masih tinggi, jumlah yang digunakan untuk kredit produktif masih rendah dibandingkan kredit konsumtif.
(kc)