KPU Tolak Calon Kdh Partai Double Pengurus Golkar Islah Terbatas

Jakarta | Jurnal Asia
Komisi Pemilihan Umum tidak dapat menerima dua kepengurusan dalam satu usulan pencalonan kepala daerah untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, dalam Peraturan KPU Nomor 9/2015 tentang Pencalonan, mengatur calon kepala daerah diajukan partai politik atau gabungan parpol di tingkat daerah.

“Satu kepengurusan hasil kesepakatan damai haruslah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu yang menjadi pegangan pendaftaran pasangan calon kepala daerah,” kata Hadar, di Jakarta, Senin (25/5).

Hadar menjelaskan, pada dokumen pencalonan kepala daerah tersebut, harus ada persetujuan dewan pimpinan pusat partai politik bersagkutan dengan disertai tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderalnya.

“Pasangan calon, baik dalam pemilihan gubernur, bupati mau pun wali kota, harus mendapat persetujuan DPP parpol yang kepengurusannya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM,” lanjutnya.
Partai Golkar menjadi salah satu partai politik yang masih belum jelas kepengurusannya.

Sebelumnya, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyarankan kedua kubu kepengurusan Partai Golkar yang bertikai dapat menandatangani surat usulan pencalonan kepala daerah sebagai syarat pendaftaran ke KPU.

Hal itu sebagai bentuk islah atas pertikaian yang terjadi di dalam tubuh Partai Golkar, yakni versi Munas Bali dan Munas Ancol. “Kan ada dua pengurus ini, atau gabungan kan bisa saja kemudian (dua kepengurusan itu) digabung pada waktunya (pendaftaran) Juli itu,” kata Kalla.

Islah Terbata
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menerima tawaran islah terbatas dari Ketua Umum hasil Munas Bali Aburizal Bakrie. Kedua kubu akan islah sementara waktu agar Partai Golkar dapat ikut dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Desember mendatang.

“Malam hari ini dicapai kesepakatan awal dalam menyusun kesepakatan bersama. Munas Ancol dan Munas akan bersama-sama menyongsong pilkada serentak. Golkar dipastikan bisa ikut pilkada,” kata Agung usai bertemu Wakil Presiden yang juga politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, Senin (25/5) malam.

Dalam pertemuan di rumah dinas JK itu, Agung ditemani sejumlah elite Munas Ancol seperti Yorrys Raweyai, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Zainuddin Amali. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih dua jam.

JK sebagai mediator kedua kubu, sebelumnya juga sudah bertemu dengan Aburizal kemarin dengan hasil kesepakatan serupa. “Nanti diatur sedemikian rupa sehingga perselisihan ini tidak mengganggu. Ada satu nama yang didaftarkan agar menjamin Golkar ikut pilkada,” ucapnya.

Terkait kepengurusan mana yang didaftarkan dalam pilkada, Agung juga sepakat bahwa hal itu akan ditentukan belakangan. Saat ini, kedua kubu akan fokus melakukan penjaringan bersama. Nantinya, Komisi Pemilihan Umum lah yang akan menentukan kepengurusan mana yang berhak didaftarkan pada 26-28 Juli. “Nanti kan ditentukan KPU berdasarkan UU Pilkada dan UU Parpol,” ujar Agung.

Bentuk Tim Bersama
Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Partai Golkar kubu Agung Laksono sudah sepakat akan menghadapi pemilihan pilkada serentak bersama-sama. Nantinya, kedua kubu akan membentuk tim yang terdiri dari tiga orang untuk bersama-sama melakukan penjaringan di daerah.

“Akan ada satu tim dari dua gabungan kepengurusan,” kata Agung Laksono usai bertemu Wakil Presiden yang juga politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla. Dalam pertemuan di rumah dinas JK itu, Agung ditemani sejumlah elite Munas Ancol seperti Yorrys Raweyai, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Zainuddin Amali. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih dua jam.

JK sebagai mediator kedua kubu, sebelumnya juga sudah bertemu dengan Aburizal kemarin dengan hasil kesepakatan serupa. Agung mengaku belum menentukan siapa saja yang nantinya akan ditunjuk untuk masuk ke dalam tim. Nantinya, setelah tim terbentuk, kedua kubu akan bertemu untuk menandatangani kesepakatan bersama. JK juga rencananya akan ikut untuk untuk menyaksikan penandatanganan ini.

“Penandatanganan bersama dilakukan di Kantor DPP Golkar Rabu atau Kamis ini. Kita targetkan pekan ini sudah selesai semuanya,” ujar Agung. Agung berharap, kedua tim nantinya bisa bekerjasama dengan baik untuk menjaring calon-calon yang berkompetensi memimpin daerah. “Penentuan bakal calon berdasarkan hasil survei. Dan tidak ada yang harus bayar mahar. Sepanjang rating-nya baik, track record-nya bagus, kapasitas bagus, kita calonkan,” ucap Agung. (kcm/ant)

Close Ads X
Close Ads X