Medan | Jurnal Asia
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut, Pandapotan Siregar, mengaku masih menunggu hasil pelaksanaan talent mapping (pemetaan bakat) terhadap pejabat eselon II di jajaran Pemprovsu yang belum lama ini dilaksanakan.
Menurutnya, saat ini hasil dari salah satu bagian dari uji kelayakan itu masih digodok tim ahli dari Universitas Sumatera Utara (USU) yang dipimpin Prof Irmawati.“Hasilnya belum kita dapatkan. Masih digodok oleh tim. Tetapi nantinya itu akan memberikan pertimbangan bagi tim Baperjakat untuk memberikan rekomendasi ke pimpinan (Gubsu, Red), sebagai salah satu bahan misalnya untuk mutasi jabatan,” ujarnya kepada wartawan di sela acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Sumut di Gedung IMCC Medan, Jumat (27/3).
Pandapotan tak menampik Pemprovsu dalam waktu dekat bisa saja melakukan sistem lelang jabatan, khususnya bagi pejabat eselon II. Tetapi seperti apa teknisnya, ia belum bisa menjelaskannya. Di mana, katanya lagi, hal tersebut masih dikaji sembari menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Pandapotan memprediksi, jika Pemprov Sumut, Pemko Medan, atau Pemkab Deliserdang mengadakan promosi terbuka atau lelang jabatan, maka pejabat dari pemko dan pemkab sekitarnya akan tertarik mengikuti seleksi itu. Namun sebaliknya, jika lelang jabatan dilakukan di daerah pelosok, maka peluang yang dibuka oleh pemda setempat akan jarang diambil pejabat dari daerah lain.
“Apakah misalnya di Nias Selatan dibuka lelang jabatan, lantas orang dari Jakarta mau mendaftar ke sana? Jangankan dari Jakarta, dari provinsi saja belum tentu mau. Tetapi kita yakin, kalau dari Medan, Deliserdang atau provinsi buka lelang jabatan, akan mau orang-orang dari daerah lain mendaftar. Di situ saja dilemanya nanti,” bebernya.
Dilema yang ia maksud adalah, dimana akan tidak terhindarkan karena beberapa daerah dianggap lebih menarik menjadi tempat bekerja dan kecenderungan ini tidak ada larangannya.
Disinggung dari kegiatan talent mapping yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, apakah sudah ada gambaran siapa orang-orang yang tepat menduduki pos tertentu, Pandapotan belum mau membeberkan hal dimaksud. “Belum dapat kita. Tapi apapun itu hasilnya, akan ditindaklanjuti pimpinan,” ungkapnya.
Ia juga membenarkan bahwa mutasi di lingkup Pemprovsu akan tetap dilakukan. Termasuk di level eselon II seperti kepala dinas, kepala badan atau kepala biro. “Mutasi itu bukan isu. Tetapi sekali lagi, hal itu yang belum bisa kita pastikan kapan waktunya,” terangnya.
Di sisi lain, pihaknya juga menyambut baik ide Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang membuka peluang pejabat di pemerintah daerah menjadi pejabat di pemerintahan provinsi atau tingkat pusat. “Wacana menteri yang memungkinkan pejabat daerah dapat mengikuti lelang jabatan di pusat itu baik. Tapi apakah pejabat di tingkat pusat dan provinsi mau ikut lelang jabatan di daerah?” katanya.
Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah, sebelumnya mengatakan, rangkaian tes wawancara dan psikologi yang sudah dijalani para pejabat eselon II harus diapresiasi. Menurutnya, dengan tes tersebut bisa mendapatkan pejabat yang tepat di tempatnya. “Kami (DPRD) mengapresiasi langkah tersebut. Ini akan menghempang penempatan pejabat yang transaksional,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (25/3) kemarin.
Menurutnya, dengan keterbukaan rekrutmen, upaya transaksional yang selama ini sudah terstigma dibenak masyarakat dalam setiap suksesi jabatan, bisa ditepis. “Kalau saya berharap, hasil tes itu diumumkan ke publik. Sehingga jelas, siapa yang layak pada satu jabatan,” ucapnya.
Ajib sepakat, ke depannya tidak ada lagi jabatan diemban oleh orang yang tidak punya latar belakang pendidikan dan pengalaman atas bidang jabatannya itu. Misalkan, seorang sarjana perikanan tidak bisa lagi diberikan jabatan sebagai kepala dinas tenaga kerja atau kepala dinas perhubungan.
“Kalau sekarang, hal seperti itu kan masih ada. Makanya dengan pemetaan bakat dan kemampuan yang sudah dilakukan, kami harap itu tak ada lagi. Supaya masyarakat paham, kenapa pemetaan bakat itu dilakukan,” sebutnya.
Dia mengatakan, semua SKPD di jajaran Pemprovsu punya peran strategis dalam pembangunan daerah. Tapi kata dia, bisa dirasakan mayoritas SKPD itu belum bekerja sesuai keinginan masyarakat. “Apakah mayoritas pejabat itu diganti, terserah gubernur. Tapi kami harap penempatan sesuai dengan kemampuan. Kalau perlu, dilelang jabatan itu supaya adil,” ucapnya. (andri)