Medan | Jurnal Asia
Seluruh rumah sakit di Medan diinstruksikan untuk melayani pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bahkan disebutkan pendaftaran ataupun proses administrasi, bisa dilakukan belakangan dan harus lebih mengutamakan pelayanan maksimal.Demikian ungkap Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, saat ditemui wartawan, Rabu (4/3) siang.
“Seluruh rumah sakit yang telah menjadi provider BPJS Kesehatan, tidak boleh menolak siapapun pasien yang datang hendak berobat. Mereka harus menerimanya tanpa mengutamakan pembayaran terlebih dahulu, maupun persyaratan lainnya. Layani lebih dahulu, termasuk memberikan penanganan medis darurat yang benar-benar dibutuhkan pasien saat itu,” kata Wali Kota ketika menghadiri sosialisasi Universal Healt Coverage program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Grand Liberty Restoran Jalan Putri Hijau.
Dikatakannya, bila pasien belum terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan, pihak rumah sakit diingatkan untuk tetap melayaninya. Sebab masalah administrasi pendaftaran BPJS Kesehatan bisa dilakukan belakangan. Yang penting pihak rumah sakit melayani pasien yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya.
“Siapa saja pasien yang datang berobat ke rumah sakit harus dilayani dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Saya berharap setelah seluruh owner maupun manajemen rumah sakit dikumpulkan, tidak ada lagi saya dengar ada pihak rumah sakit yang menolak melayani pasien. Termasuk rumah sakit pemerintah sekalipun. Jika ini ditemukan lagi, kita langsung memberikan sanksi tegas,” tegasnya.
Wali Kota selanjutnya menginstruskikan kepada seluruh camat, lurah dan kepala lingkungan (kepling) untuk memantau seluruh wilayahnya masing-masing, bersama kepala puskesmas agar tidak ditemukan lagi ada warga yang sakit namun tidak dapat berobat akibat ketiadaan biaya. Sebab sudah ada beberapa kejadian, di mana akibat ketidakpedulian camat, lurah dan kepling maka warga bersangkutan menjadi korban. Di kesempatan itu mantan Sekda Kota Medan ini mengungkapkan, pelaksanaan JKN tentunya tidak terlepas dari data base yang akurat.
Beberapa waktu lalu pemko Medan bersama BPJS telah melakukan validasi data, terutama data peserta Jamkesmas danJPKMS, serta data warga Kota Medan yang belum tercover sama sekali baik di Jamkesmas, JPKMS maupun jaminan kesehatan lainnya. “Alhamdulillah kita sudah mendapatkan data yang semakin valid yaitu 253.735 jiwa yang telah terdaftar di BPJS,” paparnya. (mag-01)