Jakarta | Jurnal Asia
Pemerintah akan mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pekerja formal untuk mendapatkan rumah tapak atau rumah susun (rusun). MBR boleh membayar uang muka (DP) KPR hanya 1% dari harga rumah, dari sebelumnya 5%.
Kategori MBR adalah pekerja formal yang bergaji di bawah Rp 4 juta/bulan bagi yang akan membeli rumah, dan pekerja formal yang bergaji Rp 7 juta/bulan untuk yang akan membeli rusun, dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memonitor program rumah untuk masyarakat penghasilan rendah, terkait persiapan pendanaan dari APBN dan pembiayaannya yang memakai skema kredit. Misalnya akan ada kebijakan baru untuk meringankan uang muka, karena komponen ini paling terberat bagi MBR ketika akan membeli rumah dengan skema KPR.
“Pada MBR, pertama kita turunkan uang muka dari 5% menjadi 1%. Uang muka biasa orang bisa cicil bulanan, karena value uangnya mungkin ringan,” kata kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (2/3).
Selain uang muka atau DP yang ringan, pemerintah juga akan memberikan dana segar bagi calon pembeli rumah segmen MBR. Bantuan ini untuk membantu uang muka pembelian rumah.
“Ditambah Rp 4 juta cash untuk membantu membayar uang muka,” katanya.
Selain itu, MBR juga akan mendapatkan bunga KPR sangat lunak dengan bunga hanya 5% flat selama 15-20 tahun. Sebelumnya bunga KPR untuk MBR atau FLPP bunganya mencapai 7,5%.
“Mudah-mudahan MBR jadi terjangkau,” katanya.
Basuki juga mengatakan, bagi masyarakat pekerja informal, pemerintah juga memberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan rumah dengan cara mencicil.Selama ini pekerja informal seperti pedagang, tukang ojek dan lainnya sulit mengajukan KPR ke bank karena tak punya slip gaji bulanan. Bakal ada skema akses kredit seperti yang diterapkan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu adanya penjaminan kredit oleh perusahaan re-asuransi.
“Masyarakat yang tak punya payroll sehingga tidak bisa menjamin ke bank itu memakai sistem KUR, nah kita akan makai itu sehingga memperluas jaringan,”katanya.
Pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan bisa membangun 1 juta unit rumah di 2015. Targetnya program ini bisa dimulai bulan ini. (ant/dtf)