Medan | Jurnal Asia
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merasa prihatin menyusul masih ditemukannya beberapa kabupaten/kota yang angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah. “Seperti di Palas merupakan kabupaten terendah.
Akibatnya APK PAUD Sumut secara nasional masih diposisi 11 dan diharapkan tahun ini ditargetkan bisa menembus posisi 10 besar nasional,” kata Kabid PNFI PAUD Disdiksu Dra Yulheni MPd pada rapat kerja wilayah (Rakerwil) II Himpaudi Sumut di Aula T Amir Hamzah Medan, Kamis (26/2).
Rakerwil dibuka Ketua Wilayah Himpaudi dr Netty Harnita Sp.THT.KL dihadiri 30 kabupaten/kota, sedangkan Nias Selatan, Nias Utara dan Samosir berhalangan datang.
Hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Ny Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho, Ketua Panitia Dra Yelila Lubis, perwakilan para kepala bidang PAUD kabupaten/kota dan bunda PAUD se Sumut.
Menurutnya, APK PAUD di Sumut adalah 65,02 persen, sementara untuk target program PAUD tahun 2015-2019 adalah 70 persen. Untuk itu katanya, APK PAUD tahun ini direncanakan bisa mencapai 70,10 persen agar bisa menembus level 10 besar nasional yang mencapai 75 persen itu.
Yulheni menambahkan, APK PAUD tahun 2010-2011, Provinsi Sumut berada di posisi 32 nasional. Artinya, berbagai terobosan dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dengan melakukan pendekatan di Direktorat PNFI dan PAUD Kemendikbud agar menambah anggaran untuk peningkatan kualitas anak usia dini.
“Alhasil berkat kerja keras ternyata tercapai, tapi sayangnya mimpi untuk bisa berada di posisi 4 besar nasional APK PAUD belum terealisir, karena Provinsi Sumut mempunyai 33 kabupaten/kota terbesar ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah,” kat Yulheni dihadapan peserta Rakerwil yang hadir di antaranya ada 8 Bunda PAUD Kabupaten/Kota di Sumut itu.
Selain Palas terdapat juga seperti Nias Barat, Pakpak Bharat, Nias Utara, Paluta dan lainnya yang memiliki APK PAUD rata-rata dibawah 30 persen. Diharapkannya dengan lahirnya UU Desa maka kabupaten./kota bisa mendapatkan bantuan Rp 50 juta untuk membuat PAUD di desanya masing-masing.
Lebih lanjut dikatakan Yulheni, disamping bantuan untuk PAUD, Disdiksu rencananya tahun 2016 akan memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada seluruh lembaga seperti penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ketua Tim Penggerak PKK Sutias Handayani merasa prihatin karena kualitas guru PAUD belum maksimal.
“Mutu guru PAUD hanya 10 persen, sedangkan pendidikannya hanya tamatan SMA sederajat. Untuk itu, saya mendorong agar kabupaten/kota dan Bunda PAUD di daerah melakukan pendidikan lanjutan untuk peningkatan kualitas guru PAUD itu,” pintanya.
Pada kesempatan itu, Sutias juga melakukan dialog langsung dan mendapatkan masukan menyangkut permasalahan yang dihadapi PAUD di kabupaten/kota.
“Bahan masukan ini nantinya akan dikaji untuk ditindaklanjuti sehingga kedepannya persoalan PAUD dapat teratasi di daerah,” jelasnya.
Sedangkan Ketua Wilayah Himpaudi Sumut Netty Harniati mengatakan, terobosan kedepan agar peningkatan kualitas PAUD dapat tercapai antara lain, melakukan pembinaan dan diklat tingkat dasar, kursus PAUD, pemberian penghargaan dan apresiasi kepada lembaga PAUD berprestasi, family gathering, diklat lanjutan kepada 9.002 lembaga PAUD di Sumut. (swisma)