Jakarta | Jurnal Asia
Presiden Joko Widodo bertemu dengan utusan khusus Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2). Dalam pertemuan itu, Jokowi membicarakan soal kerja sama infrastruktur, terorisme, hingga pemberantasan korupsi.
“Dia (pemerintah Tiongkok) tahu kita juga komit masalah pemberantasan korupsi. Kemudian masalah hukum, dan cyber,” kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno, usai mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu.
Selain itu, kata Tedjo, mereka berkomitmen membantu pemerintah dalam hal investasi. Bahkan, mereka ingin memindahkan sebagian pabriknya ke Indonesia. “Terserah, apa yang kita butuhkan. Ada semen, mungkin baja. Nanti akan dibicarakan oleh Menteri Perekonomian,” ujarnya.
Mereka, kata Tedjo, berani berinvestasi di Indonesia, karena keadaan politik di Indonesia semakin baik. Sementara itu, masalah konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, kata dia, tak membuat niat mereka surut untuk berinvestasi.
“Ini kan hanya masalah ada konflik sedikit, bukan KPK dengan Polri, tapi masalah orang per orang. Pemerintah Tiongkok menganggap bahwa semuanya bisa dilakukan, sehingga mereka menawarkan investasi di Indonesia, kita juga butuh investasi,” kata dia.
Kemudian, kata dia, Tiongkok juga menyatakan setuju terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba. “Dia juga agak kedodoran dengan masalah narkoba,” tuturnya. (ant/vv)